Akibat MBG : Efisiensi Anggaran 2026 Berdampak ke RSUD Malingping, 23 Tenaga Outsourcing Diberhentikan

Lebak – Kebijakan efisiensi anggaran tahun 2026 mulai dirasakan dampaknya di sektor layanan kesehatan. Sebanyak 23 tenaga kerja outsourcing di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Malingping, Kabupaten Lebak, Banten, dilaporkan tidak diperpanjang kontrak kerjanya.

Informasi tersebut disampaikan oleh seorang narasumber internal rumah sakit yang enggan disebutkan identitasnya. Ia mengungkapkan bahwa tenaga kerja yang terdampak berasal dari sektor jasa penunjang, yakni kebersihan dan pengamanan.

“Total ada 23 orang yang tidak dilanjutkan kontraknya, terdiri dari 10 petugas cleaning service dan 13 petugas keamanan,” ujar narasumber tersebut.

Menurutnya, pemberhentian puluhan tenaga outsourcing itu merupakan dampak langsung dari kebijakan efisiensi anggaran yang diterapkan pada tahun ini. Penyesuaian tersebut membuat pihak rumah sakit harus memangkas sejumlah pos pembiayaan operasional.

“Ada efisiensi anggaran, sehingga beberapa kontrak kerja tidak bisa diperpanjang,” katanya.

Di internal rumah sakit sendiri, kata dia, berkembang dugaan bahwa kebijakan efisiensi ini berkaitan dengan realokasi anggaran pemerintah pusat, termasuk kemungkinan pengalihan sebagian dana sektor kesehatan untuk mendukung program Makan Bergizi Gratis (MBG). Namun demikian, hal tersebut masih sebatas asumsi dan belum ada penjelasan resmi yang memastikan kaitan langsung kedua kebijakan tersebut.

Sementara itu, Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Banten, Ati Pramudji Hastuti, menegaskan bahwa tidak ada pemberhentian terhadap pegawai kontrak Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) di RSUD Malingping maupun di rumah sakit Unit Pelaksana Teknis (UPT) Dinas Kesehatan Provinsi Banten lainnya.

“Untuk pegawai kontrak BLUD tidak ada yang diberhentikan,” tegas Ati.

Meski demikian, Ati mengakui adanya penyesuaian anggaran pada pengadaan jasa outsourcing, khususnya untuk layanan keamanan dan kebersihan. Penyesuaian ini dilakukan sebagai bagian dari kebijakan efisiensi anggaran yang diterapkan secara menyeluruh.

Kondisi tersebut menimbulkan kekhawatiran akan beban kerja layanan penunjang rumah sakit ke depan, terutama di tengah tuntutan peningkatan kualitas pelayanan kesehatan bagi masyarakat.